• November 23, 2024
Parlemen Indonesia meratifikasi hukum pidana yang melarang hubungan seks di luar nikah

Parlemen Indonesia meratifikasi hukum pidana yang melarang hubungan seks di luar nikah

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

KUHP baru ini diadopsi dengan dukungan semua partai politik dan meskipun ada peringatan dari kelompok bisnis bahwa hal ini dapat menghalangi wisatawan dan merugikan investasi.

JAKARTA, Indonesia – Parlemen Indonesia pada Selasa, 6 Desember mengesahkan undang-undang hukum pidana yang melarang hubungan seks di luar nikah dengan ancaman hukuman hingga satu tahun penjara, merupakan bagian dari serangkaian perubahan undang-undang yang menurut para kritikus akan mengikis kebebasan sipil di masyarakat. negara terbesar ketiga di dunia. demokrasi terbesar.

Kode baru ini, yang akan berlaku bagi warga negara Indonesia dan orang asing, juga akan melarang hidup bersama antara pasangan yang belum menikah. Undang-undang ini disahkan dengan dukungan semua partai politik dan meskipun ada peringatan dari kelompok bisnis bahwa peraturan ini dapat menghalangi wisatawan dan merugikan investasi.

Namun, kode etik ini tidak akan berlaku selama tiga tahun untuk memungkinkan penyusunan peraturan pelaksanaan.

Saat ini, Indonesia melarang perzinahan, namun tidak melarang seks pranikah.

Undang-undang tersebut juga mencakup larangan ilmu hitam, penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara, menyebarkan pandangan yang menentang ideologi negara, dan mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan.

Para kritikus mengatakan undang-undang baru ini dapat digunakan untuk menjaga moralitas di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang mengalami peningkatan konservatisme agama dalam beberapa tahun terakhir.

Maulana Yusran, Wakil Ketua Dewan Industri Pariwisata Indonesia, mengatakan RUU baru itu “sepenuhnya kontraproduktif” pada saat perekonomian dan pariwisata mulai pulih dari pandemi.

“Hotel atau fasilitas akomodasi apa pun ibarat rumah kedua bagi wisatawan. Dengan disahkannya KUHP ini, hotel kini menjadi tempat yang bermasalah,” ujarnya.

Setelah dibuat selama berpuluh-puluh tahun, anggota parlemen memuji pengesahan undang-undang pidana sebagai perombakan peninggalan kolonial yang sangat dibutuhkan.

“Undang-undang yang lama adalah warisan Belanda… dan sekarang sudah tidak relevan lagi,” kata Bambang Wuryanto, ketua komisi parlemen yang bertanggung jawab merevisi undang-undang tersebut, kepada anggota parlemen.

Para penentang RUU ini menyoroti pasal-pasal yang menurut mereka regresif secara sosial, mengekang kebebasan berpendapat dan mewakili “kemunduran besar” dalam menjamin terpeliharanya kebebasan demokratis setelah jatuhnya pemimpin otoriter Soeharto pada tahun 1998.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yasonna Laoly, mengatakan kepada parlemen: “Tidak mudah bagi negara multikultural dan multietnis untuk membuat undang-undang pidana yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.”

Ancaman terhadap komunitas LGBTQ+

Pakar hukum mengatakan bahwa pasal dalam hukum adat dapat memperkuat peraturan yang diskriminatif dan berlandaskan syariah di tingkat lokal, sehingga menimbulkan ancaman khusus bagi kelompok LGBTQ+.

“Peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia akan terjadi di wilayah konservatif,” kata Bivitri Susanti, dari Fakultas Hukum Jentera Indonesia, merujuk pada peraturan yang ada di beberapa daerah yang memberlakukan jam malam terhadap perempuan, atau menargetkan perempuan yang menggambarkan seksualitas “menyimpang”.

Undang-undang baru ini juga akan memberikan hukuman yang lebih ringan bagi mereka yang dituduh melakukan korupsi.

Tuduhan moralitas tersebut telah dipermudah sebagian dari RUU versi sebelumnya sehingga hanya dapat dilaporkan oleh pihak-pihak terbatas, seperti pasangan, orang tua, atau anak.

Pemerintah berencana menyetujui perombakan undang-undang pidana era kolonial pada tahun 2019, namun protes nasional menghentikan penerapan undang-undang tersebut.

Sejak saat itu, para anggota parlemen telah melunakkan beberapa ketentuan dan Presiden Joko Widodo mendesak parlemen untuk menyetujui RUU tersebut tahun ini, sebelum iklim politik negara tersebut memanas menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada awal tahun 2024.

Reaksi masyarakat terhadap peraturan baru tersebut sejauh ini masih bungkam, dengan hanya protes kecil yang diadakan di ibu kota pada hari Senin. – Rappler.com

sbobet wap