• November 28, 2024

Utusan ASEAN mencari kondisi yang menguntungkan bagi proses perdamaian Myanmar

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Prak Sokhonn, menteri luar negeri Kamboja dan utusan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ingin mempertahankan komitmen bos militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengakhiri permusuhan setelah kudeta yang dipimpinnya pada tahun 2021.

PHNOM PENH, Kamboja – Utusan khusus Asia Tenggara akan mengunjungi Myanmar minggu depan, kata kantornya pada hari Jumat (18 Maret) untuk meletakkan dasar bagi proses perdamaian yang dituduh ditunda oleh junta yang berkuasa saat mencoba merebut dan menghancurkan kekuasaan. . penentangannya.

Prak Sokhonn, menteri luar negeri Kamboja dan utusan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menginginkan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing tetap pada komitmennya untuk mengakhiri permusuhan setelah kudeta yang dipimpinnya tahun lalu.

ASEAN telah melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan puncak regional sejak akhir tahun lalu, dan beberapa negara anggota bersikeras bahwa mereka tetap tidak hadir sampai ada kemajuan, termasuk memberikan utusan tersebut akses ke semua pihak.

“Ini akan menjadi kunjungan utusan khusus pertama ke Myanmar yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang menguntungkan yang mengarah pada berakhirnya kekerasan serta pengendalian sepenuhnya oleh semua pihak,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry ketika ditanya Reuters untuk konfirmasi.

Dia mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan siapa yang akan ditemui Prak Sokhonn pada perjalanan 21-23 Maret, yang bertujuan untuk mendorong dialog dan konsultasi politik.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai tujuan tersebut akan menjadi jalan yang panjang dengan berbagai tantangan, namun perjalanan panjang tersebut harus dimulai dari langkah awal,” imbuhnya.

Hal ini terjadi kurang dari seminggu setelah dikeluarkannya laporan PBB yang mengatakan militer Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran sistematis, yang banyak di antaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal ini termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual dan sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan udara, katanya.

Junta Myanmar belum memberikan tanggapan, namun sebelumnya telah memarahi PBB karena ikut campur. Juru bicara militer tidak membalas telepon untuk meminta komentar mengenai kunjungan utusan tersebut.

Kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi dan politisi yang digulingkan memicu kemarahan dan sanksi oleh negara-negara Barat, yang mendukung inisiatif diplomatik ASEAN.

Namun, rencana perdamaian tersebut belum membuahkan hasil sejak ditandatangani April lalu, dan junta Myanmar jarang mengakui kesepakatan tersebut. – Rappler.com

judi bola online